Kebangkitan Malah Kebrangkutan

Menginjak 64 tahun Indonesia merdeka. Itu kata mereka! Namun sampai saat ini Negara kita masih menyisakan banyak persoalan yang belum terselesaikan, dan tentu saja dikeluhkan rakyat dalam kesehariannya, dan tentu saja merupakan persoalan yang sangat mendasar .Dua peristiwa besar yang dikenang di Bulan Mei 2008, yaitu seratus tahun kebangkitan Nasional dan sepuluh tahun Reformasi.

Memang ironis sepuluh tahun setelah Reformasi, nasib rakyat tidak menjadi lebih baik padahal pendorong kuat jatuhnya presiden Soeharto adalah beban ekonomi masyarakat yang sangat berat. Dengan bergantinya kekuasaan, rakyat yang tadinya berharap nasibnya lagi dalam suasana mengenang satu abad kebangkitan nasional, pemerintah justru malah menaikan harga BBM.

Makna kebangkitan adalah bangkit dari ketertindasan. Bangkit itu berpindah atau berubahnya sebuah umat, bangsa atau individu dari suatu keadaan yang lebih baik. Namun Negara kita ini baik secara politik maupun ekonomi masih berada dalam dominasi asing. Berada dalam cengkraman neo-imprealisme kapitalis global.

Bagaimana potret perjalanan seabad kebangkitan nasionalisme dan sepuluh tahun Reformasi? Niscaya amat membanggakan para pelaku dan penyelenggara Negara, baik eksekutif, yudikatif dan legislatif yang terdiri dari partai politik dan politisi. Pencapaian di bidang politik, ekonomi, social selalu dilaporkan meningkat, tumbuh dan membaik.

Padahal fakta di lapangan seringkali terbalik, salah satu contoh kebangkrutan dalam bidang politik yaitu impian Reformasi untuk hidup lebih sejahtera, sirna. Empat kali presiden Indonesia tidak berhasil mengubah Indonesia secara fundamental. Yang paling menonjol adalah proses demokratisasi, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil rakyat dipilih secara langsung. Orang ramai-ramai membuat partai. Apa yang didapat rakyat setelah memilih para pemimpin dan wakilnya di parlemen?

Para elit politik hanya berkutat pada rebutan dan mempertahankan kekuasaan berikutnya. Penguasa sering lupa akan tugasnya melayani rakyat, kebijakan yang diambil bukan suara rakyat, tetapi suara partai. Hal ini wajar, karena praktek pemilihan pemimpin dan wakil rakyat syaratnya dengan politik uang. Praktek politik uang membawa konsekuensi koruptif dan menghalalkan segala cara. Kepercayaan rakyat terhadap penguasa dan parlemen semakin berkurang, hal ini dibuktikan dengan jumlah partisipan golput yang semakin bertambah.. (Hady Sutjipto, SE, MSi, Dosen UNISBA).

Dengan banyaknya golput dalam pemilu sekarang ini menunjukan bahwa cara memilih pemimpin di Negara kita itu salah, kriteria pemimpin yang diinginkan itu tidak sesuai dengan harapan rakyat, karena rakyat mendambakan sekali seorang pemimpin yang membawa rakyat sendiri untuk BANGKIT bukan malah BANGKRUT. .[as]